JAYAPURA, Suaratimur.com – Sejumlah massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua, Kamis (18/4) pagi. Massa pengunjuk rasa yang tiba menggunakan kendaraan roda empat membawa pula beberapa spanduk lalu membentangkannya di gerbang utama Mapolda Papua.
Aksi memantik perhatian aparat Polda sehingga langsung bergerak menemui penanggung jawab aksi, Maichel Awom selaku Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Anti Korupsi (Kampak) Papua. Di hadapan petugas Polda yang menghampiri pengunjuk rasa, Awom menjelaskan pihaknya sengaja datang kemudian membentangkan spanduk untuk mempertanyakan perkembangan kasus korupsi.
“Kami mempertanyakan sejauh mana proses pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kesekretariatan DPRD Tolikara tahun anggaran 2016-2017 yang telah kami laporkan sejak Oktober 2023 lalu,” ujar Awom usai aksi mengutip ceposonline[com] di Jayapura, Papua, Kamis (18/4).
Awom mengaku, awalnya pihaknya ingin berorasi namun situasi tidak memungkinkan sehingga hanya ditemui perwira penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Papua untuk mendapat penjelasan. Para pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 40-an orang, ujarnya, berasal dari elemen seperti Kampak, Forum Peduli Kawasa Byak, dan Solidaritas Pemuda Mahasiswa Tolikara.
Menurut Awom, ada dana Rp 16 miliar lebih untuk uang makan di kesekretariatan DPRD Tolikara yang dicurigai belum dipertanggungjawabkan. Beberapa pihaknya datang mempertanyakan (kasus itu) namun situasinya begitu-begitu.
“Sehingga tadi kami langsung bawa spanduk dan orasi di depan Polda. Tadi kami ketemu Kanit-nya dan disampaikan bahwa prosesnya masih berjalan. Mereka (penyidik) sudah turun ke daerah namun masih ada (berkas) yang harus dilengkapi,” kata Awom.
Menurut Amon mengutip penyidik, kasus dugaan korupsi ini masih membutuhkan keterangan dari mantan bendahara Sekwan Tolikara berinisial WK, termasuk dari inspektorat. Awom menyampaikan, jika masih mengalami kesulitan maka kekuatan negara perlu diturunkan.
“Karena ini institusi negara jadi perlu menggunakan kekuatan mencari para pelaku. (Dana yang diduga disalahgunakan) ini cukup besar dan kalau tidak tuntas maka keenakan pelakunya,” kata Awom tegas.
Pihaknya memberi deadline, tenggat waktu dua hingga tiga minggu dan kembali mempertanyakan lebih detail. Pasalnya, ia melihat proses penuntasan kasus tersebut kurang diseriusi Polda Papua.
“Sekali lagi kami berharap penyidik Tipikor (Polda Papua) bisa lebih menseriusi ini. Jangan Sekda Keerom bisa dieksekusi tetapi yang Tolikara tidak bisa. Yang jelas, kami mendukung kerja kerja Polda Papua penyidik Tipikor,” kata Awom lebih lanjut.
Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua Kombes Pol Ade Sapari saat dihubungi www.ceposonline.com melalui pesan singkat (short message service/SMS) WhatsApp sejak pukul 12.11 WIT tidak mendapat jawaban.
Sedangkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, SH, SIK, M.Kom menjelaskan, kasus dugaan korupsi Rp 16 miliar yang dimaksud saat ini dalam pengembangan.
“Sementara masih pengembangan penyidikannya,” ujar Benny. Aksi yang dimulai pukul 10.00 berlangsung hingga pukul 11.00 WIT setelah akhirnya massa membubarkan diri.
